Informasi dari Linksumsel.co.id menyebutkan ratusan honorer Kabupaten Lahat menggelar aksi di DPRD setempat, Senin (13/1). Mereka tergabung dalam Forum Honorer Kabupaten Lahat dan menuntut pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Aksi ini dipicu oleh ketidakjelasan prosedur pengangkatan PPPK dan dugaan adanya praktik tidak adil dalam seleksi.
Related Post
Para honorer, yang sebagian besar telah mengabdi bertahun-tahun bahkan hingga usia lanjut, merasa dirugikan. Mereka menuding adanya ketidaktransparanan informasi dari Pemkab Lahat terkait proses seleksi PPPK. Lebih mengejutkan lagi, muncul dugaan adanya “honorer siluman” yang lolos seleksi meskipun tidak memenuhi syarat. Kondisi ini membuat honorer yang telah lama mengabdi justru tersisih oleh honorer baru.
Anggota DPRD Lahat dari Partai Gerindra, Nopran Marjani, turut menyoroti permasalahan ini. Ia mendesak Pemkab Lahat untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang dan menindak tegas oknum yang terlibat. Nopran juga menyayangkan adanya honorer senior yang kalah bersaing dengan honorer yang relatif baru.
Fauzi Azwar, perwakilan Forum Honorer Kabupaten Lahat, menyampaikan apresiasi atas respon positif DPRD dan Pemkab Lahat. Namun, ia menekankan pentingnya pertemuan ini berujung pada solusi nyata, yaitu pengangkatan seluruh honorer menjadi PPPK penuh waktu. Forum Honorer Kabupaten Lahat bahkan berencana membawa permasalahan ini ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) jika tuntutan mereka tak dipenuhi. Mereka berharap perjuangan ini akan memberikan kepastian status dan penghargaan atas dedikasi mereka selama ini. Nasib ratusan honorer Lahat kini berada di ujung tanduk, menunggu respon konkret dari pemerintah daerah.
Tinggalkan komentar