Berita dari Linksumsel.co.id menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Palembang akan memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik bagi seluruh pelaku usaha mulai 1 Januari 2025. Keputusan ini, menurut Penjabat (Pj) Walikota Palembang, Cheka Virgowansyah, merupakan upaya serius untuk mengurangi volume sampah plastik yang membanjiri kota. Dengan jumlah penduduk mencapai 1,7 juta jiwa dan produksi sampah harian mencapai 1200-1500 ton, langkah drastis ini dinilai perlu untuk menyelamatkan lingkungan. Surat edaran nomor 39 tahun 2024 telah dikeluarkan, mengacu pada Perwal Nomor 4 tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik.
Cheka menegaskan, semua pelaku usaha, mulai dari supermarket besar hingga UMKM, wajib menyediakan kantong belanja ramah lingkungan yang dapat digunakan kembali. Ia juga mendorong perubahan perilaku masyarakat, dengan mengajak warga untuk membawa tumbler pribadi dan mengurangi penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari. Targetnya, minimal 30 persen warga Palembang mengurangi penggunaan kantong plastik agar TPA bebas dari sampah plastik.
Namun, kebijakan ini menuai tanggapan beragam. Sumarjono Saragih dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel, mengapresiasi langkah tersebut, namun menekankan pentingnya edukasi dan penyediaan alternatif ramah lingkungan yang memadai. Ia menyoroti perlunya sosialisasi yang intensif dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. Sumarjono memberikan analogi, bahwa kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan berbanding lurus dengan ketegasan penegakan hukumnya. Menurutnya, suksesnya program ini tidak hanya bergantung pada larangan, tetapi juga pada komitmen pemerintah dalam memberikan edukasi dan solusi yang komprehensif. Keberhasilan Palembang mewujudkan kota tanpa plastik pada 2025 tergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan kesadaran masyarakat.
Tinggalkan komentar