Berawal dari artikel di Linksumsel.co.id, perdebatan panas meletus di parlemen terkait inisiator kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Alih-alih fokus pada tuntutan publik yang menolak kebijakan tersebut, politikus justru saling tuding, menciptakan polemik yang mengaburkan substansi permasalahan.
Related Post
Awalnya, PDI Perjuangan menolak keras kenaikan PPN. Sikap ini langsung dibalas oleh partai-partai koalisi pemerintah. Gerindra meminta agar kenaikan PPN tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto, mengingatkan bahwa kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. NasDem bahkan menyebut penolakan PDI Perjuangan sebagai pengkhianatan dan upaya politisasi isu. PKB pun menantang PDI Perjuangan untuk menggugat UU HPP ke Mahkamah Konstitusi. Golkar juga ikut menyuarakan hal serupa, mengingatkan PDI Perjuangan agar tidak cuci tangan.
Menanggapi serangan balik tersebut, PDI Perjuangan kemudian mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) Jokowi tanggal 5 Mei 2021 yang mengusulkan revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di mana draf RUU tersebut mengatur tarif PPN 12 persen. Namun, dalam pasal lain, draf tersebut juga mengatur fleksibilitas tarif PPN antara 5 persen hingga 15 persen.
Bhima Yudhistira dari Celios menilai DPR berusaha menghindari kritik publik dengan saling lempar tanggung jawab. Ia menyoroti hampir semua fraksi DPR menyetujui kenaikan PPN pada 2021, kecuali PKS. Menurutnya, hal ini merupakan upaya pengaburan isu dan menghindari sasaran kritik masyarakat. Bhima memperingatkan, jika kenaikan PPN tidak dicabut atau ditunda, ekonomi Indonesia akan melambat dan target pembangunan 2025 akan meleset.
Lucius Karus dari Formappi menambahkan, narasi saling tuding antar partai terkesan ingin membangun citra pro-rakyat, padahal mayoritas partai telah menyetujui kenaikan PPN sejak awal. Ia menilai DPR telah kehilangan daya karena tercengkram pemerintah, sehingga sulit untuk mengakomodir aspirasi publik terkait penolakan kenaikan PPN. Lucius menekankan pentingnya DPR sebagai lembaga yang menampung aspirasi rakyat, bukan hanya mengikuti kemauan pemerintah. Ia menyayangkan ketidakmampuan DPR untuk mencari solusi atas permasalahan ini, sementara publik menuntut kejelasan dan solusi konkret dari pemerintah.
Tinggalkan komentar