Berawal dari pemberitaan Linksumsel.co.id, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguak dugaan keterlibatan Komisaris Utama PT Mineral Trobos, David Glen Oei (DGO), dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). DGO telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada 8 Oktober 2024, namun KPK belum menutup kemungkinan akan memanggilnya kembali.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyatakan bahwa pemeriksaan DGO masih dalam tahap pendalaman. Pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari penyidik terkait jadwal pemeriksaan selanjutnya. Pemeriksaan sebelumnya difokuskan pada kepemilikan aset AGK yang diduga terkait dengan aktivitas DGO.
Kasus ini semakin kompleks dengan terungkapnya peran Muhaimin Syarif, mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara, yang diduga memuluskan izin puluhan perusahaan di 57 blok tambang di Maluku Utara. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan adanya kongkalikong antara Muhaimin Syarif dan Abdul Gani Kasuba dalam proses perizinan tersebut. Menariknya, beberapa perusahaan yang diurus Muhaimin Syarif diduga terkait dengan DGO. Asep Guntur menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak seluruhnya milik DGO, ada juga yang dimiliki Muhaimin Syarif.
Keterangan saksi dari Kementerian ESDM, Cecep, di Pengadilan Tipikor Ternate semakin memperkuat dugaan tersebut. Cecep menyebutkan ratusan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau blok tambang yang diurus Muhaimin Syarif bersama dua Kepala Dinas di Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dari 107 usulan WIUP, empat blok tambang telah disetujui, termasuk Blok Marimoi, Lelilef Sawi, Fpli, dan Kaf. Keterkaitan antara perusahaan-perusahaan tambang, para pejabat, dan DGO menjadi fokus utama KPK dalam mengungkap kasus TPPU ini. Proses hukum terus bergulir, dan publik menantikan pengungkapan lebih lanjut terkait peran DGO dan jaringan bisnis yang diduga terlibat.
Tinggalkan komentar