Informasi dari Linksumsel.co.id menyebutkan kisah pilu seorang bidan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat bernama Rusmiati Aminuddin. Ia menerima hadiah sepeda motor pada Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2024 lalu atas prestasinya sebagai tenaga kesehatan teladan dari Kementerian Kesehatan RI. Namun, kebahagiaan itu sirna setelah Pemkab Polman menarik kembali hadiah tersebut.
![aaa](https://linksumsel.co.id/wp-content/uploads/2025/01/aaa.png)
Related Post
Kepala Dinas Kesehatan Polman, Mustaman, menjelaskan bahwa penarikan motor disebabkan belum terbayarnya biaya pengadaan ke dealer. Meskipun usulan anggaran sudah diajukan ke Badan Keuangan, hingga saat ini dana tersebut belum cair. Mustaman menyatakan bahwa proses administrasi, termasuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ), telah selesai dan diserahkan ke Badan Keuangan. Ia berharap anggaran segera dicairkan agar motor dapat segera diberikan kembali kepada Rusmiati.
![Hadiah Motor Hilang? Bidan Ini Malu! 1 Hadiah Motor Hilang? Bidan Ini Malu!](https://linksumsel.co.id/wp-content/uploads/2025/01/wajah-baru-trotoar-rasuna-said_169.jpeg)
"Semua berkas administrasi dan SPJ sudah selesai dan telah diserahkan ke Badan Keuangan," tegas Mustaman. Ia memastikan, begitu dana cair, pembayaran ke dealer akan langsung dilakukan dan motor akan kembali diserahkan kepada bidan berprestasi tersebut.
Namun, penarikan motor ini telah menimbulkan rasa kecewa dan malu bagi Rusmiati. Ia merasa dipermalukan karena telah diabadikan dalam foto-foto saat menerima hadiah, yang kemudian tersebar di kalangan tenaga kesehatan. "Kecewa sedikit, tapi rasa malunya luar biasa. Karena saya sudah difoto-foto dan semua teman-teman nakes tahu kalau saya dapat motor, tapi nyatanya motor itu tidak ada," ungkap Rusmiati dengan nada kecewa. Ia mengaku sempat diperbolehkan membawa motor tersebut sebentar setelah penyerahan di RSUD Pratama Wonomulyo, namun kemudian diminta untuk mengembalikannya dengan alasan pengurusan administrasi di kantor daerah. Hingga kini, motor tersebut belum kembali kepadanya. Kisah ini menjadi sorotan dan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi pengelolaan anggaran pemerintah daerah.
Tinggalkan komentar