Informasi mengejutkan datang dari Kementerian ESDM. Melansir Linksumsel.co.id, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa organisasi Muhammadiyah akan turut mengelola tambang batu bara. Langkah ini mengikuti jejak Nahdlatul Ulama (NU) yang sebelumnya telah mendapatkan izin pengelolaan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal seluas 26 ribu hektare.
Related Post
Bahlil menyatakan Muhammadiyah akan mengelola tambang bekas konsesi PT Adaro Energy Tbk. Keputusan ini diambil setelah Muhammadiyah melakukan survei internal terhadap beberapa opsi tambang yang ditawarkan, termasuk tambang milik Kideco Jaya Agung dan Arutmin. Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, telah mengkonfirmasi pembentukan tim khusus untuk melakukan survei di lokasi-lokasi tersebut pada Oktober 2024 lalu.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, pada Desember 2024 lalu, menyatakan telah mengirimkan tim untuk mengurus perizinan. Meskipun belum menerima laporan resmi dari tim tersebut, Haedar menyatakan bahwa jika pemerintah memang mengalokasikan pengelolaan tambang untuk Muhammadiyah, akan ada pertemuan resmi antara tim Muhammadiyah dan Kementerian ESDM. Keterlibatan Muhammadiyah dalam sektor pertambangan ini tentu akan menjadi sorotan publik dan menimbulkan berbagai pertanyaan terkait pengelolaan, transparansi, dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Langkah ini menandai babak baru bagi peran organisasi keagamaan dalam sektor ekonomi di Indonesia. Keberhasilan pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah akan menjadi bukti nyata kemampuan organisasi tersebut dalam mengelola aset bernilai ekonomi tinggi.
Tinggalkan komentar