Berawal dari pemberitaan di Linksumsel.co.id, peringatan HUT ke-52 PDI Perjuangan yang digelar sederhana di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1), mencuri perhatian publik. Acara yang dihadiri pengurus DPP dan diikuti kader daerah secara daring ini diwarnai pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang berlangsung lebih dari dua jam. Pidato tersebut menyentuh berbagai isu, mulai dari apresiasi hingga kritik tajam terhadap sejumlah pihak.
Related Post
Salah satu poin penting pidato Megawati adalah ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Megawati tampak terharu mengingat pencabutan tersebut memulihkan nama baik Bung Karno. Ia menekankan bahwa tuduhan keterlibatan Bung Karno dalam G30S/PKI tak pernah terbukti secara hukum. Apresiasi ini disampaikan atas nama pribadi, keluarga, dan PDI Perjuangan.
Namun, pidato tersebut juga diwarnai kritik pedas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati mempertanyakan kinerja KPK yang dinilai terlalu fokus pada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sambil menyindir banyaknya tersangka lain yang luput dari sorotan. Ia mengungkapkan kekesalannya atas apa yang dianggap sebagai perlakuan tidak adil terhadap kader partainya. Megawati bahkan menantang wartawan untuk mencatat pernyataannya tersebut, mengingatkan banyaknya tersangka kasus korupsi yang seolah dibiarkan.
Lebih lanjut, Megawati mengungkapkan fakta unik tentang dirinya yang kerap didatangi berbagai kalangan secara diam-diam untuk mengadu masalah hukum dan pertanian. Ia mempertanyakan sikap tersebut yang dianggapnya sebagai bentuk ketidakmerdekaan, mengingat PDI Perjuangan tidak bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Meskipun demikian, Megawati menegaskan hubungan baiknya dengan Presiden Prabowo Subianto, namun mengingatkan agar kader PDI Perjuangan tidak diperlakukan semena-mena.
Megawati juga menyinggung isu PDI Perjuangan yang diduga menjadi target kejahatan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta menyinggung praktik jual beli gelar doktor honoris causa (HC). Ia menegaskan dirinya mendapatkan gelar HC tanpa membayar, berbeda dengan beberapa pihak yang diduga membeli gelar tersebut. Pidato Megawati ini menunjukkan sejumlah isu sensitif yang menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai interpretasi.
Tinggalkan komentar