Bermasalah, Proyek 7,5 M Tengah di Audit K-MAKI: Kontraktor PPK dan Pengawas Bertanggung Jawab

PALI, Linksumsel.co.id-Linksumsel.co.id-pengerjaan Peningkatan Jalan Sp. Desa Harapan Jaya-Desa Purun Timur yang menelan anggaran APBD kabupaten PALI sebesar Rp.7,5 miliar tahun anggaran 2021. Di kabarkan tengah di lakukan pemeriksaan dan Audit oleh tim BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan.

Sebelumnya Pengerjaan jalan tersebut menjadi sorotan, pasalnya baru selesai di kerjakan sudah mengalami kerusakan, Diduga pengerjaan tidak mengikuti standar Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang di berikan oleh dinas terkait sehingga kualitasnya sangat buruk.

Pengerjaan peningkatan jalan Sp. Desa Harapan Jaya-Desa Purun Timur yang di kerjakan Oleh PT. KRIS JAYA PERKASA sepertinya telah memberikan rasa kecewa kepada pemerintahan Kabupaten PALI dan warga setempat yang mestinya mendapatkan jalan yang bagus dan berkualitas.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang (PUTR) Kabupaten PALI Ristanto ST.MT, Saat di Konfirmasi Media ini. Jum’at (25/02/2022) Membenarkan bawasannya Proyek jalan tersebut sedang dalam proses Audit oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan.

Memang pekerjaan Peningkatan jalan Harapan Jaya-Purun Timur ramai diberitakan akhir-akhir ini, dak kami sudah melakukan peninjauan ke lapangan, dan sudah memerintahkan kepada pihak Rekanan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sudah terjadi. Ungkap Ristanto

ia menambahkan, Saat ini juga sudah dilakukan audit oleh BPK terhadap pekerjaan tersebut. Kami masih menunggu hasil audit tersebut agar kami dapat mengambil langkah tindak lanjutnya.

Permasalahan ini pun mendapat komentar keras dari Deputy Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Independent (K MAKI) Ir. Feri Kurniawan.

Fery menyebutkan. Ini lah akibat kurang nya pengawasan dari yang membidangi pengerjaan proyek. Pada akhirnya para pemborong bekerja seenaknya saja.hanya memikirkan untung tidak lagi memikirkan kualitas.

“Kontraktor, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengawas harus bertanggung jawab secara finansial bila ada kerugian negara termasuk bila ada perkara hukum yang di temukan oleh auditor BPK RI”, ujar Feri Kurniawan. [&]